Klinik Hak Kekayaan Intelektual

Klinik HKI Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai Klinik HKI didirikan sejak Desember 2002 dan sudah dilaporkan ke kementerian terkait.

Pada Tahun 2018, sesuai arahan Sekretaris Dinas, Klinik HKI diminta untuk digiatkan kembali oleh PFPP sebagai salah satu program pelayanan Klinik Bisnis PFPP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.

 

1.  Fasilitasi HKI melalui APBN

Untuk fasilitasi HKI bagi IKM melalui APBN Klinik HKI menjalin networking dan kerjasama dengan Klinik HKI Ditjen IKM Kementerian Perindustrian. Setiap tahunnya Klinik HKI Ditjen IKM Kementerian Perindustrian kuota 400 HKI Merek, 15 HKI Desain Industri dan 5 HKI Paten. Dan karena antusias serta kesadaran masyarakat tentang arti penting HKI pada Tahun 2019 untuk HKI merek ditingkatkan kuotanya menjadi 500.

a)   Tahun 2018

1)    Klinik HKI telah memfasilitasi 38 merek.

2)    Dari 38 ajuan merek tersebut, 1 mengundurkan diri karena tidak bisa memenuhi persyaratan, 6 dari ditolak oleh Kemenkumham karena persamaan pada pokoknya dengan merek lain yang telah terdaftar.

b)   Tahun 2019

1)    Klinik HKI telah mengajukan 196 merek untuk dapat difasilitasi oleh Ditjen IKMA.

2)    Tidak semua merek yang diajukan dapat difasilitasi di Tahun 2019 karena keterbatasan SDM di Klinik HKI Ditjen IKMA dan banyaknya pengajuan dari seluruh Indonesia.

3)    Sebagian besar ajuan Klinik HKI telah difasilitasi dan mendapat nomor permohonan, untuk yang belum terfasilitasi masuk Waiting List fasilitasi Tahun 2020. 

4)    Selain HKI merek, Klinik HKI juga memfasilitasi HKI Desain Industri, yaitu Topeng Mina Tani dari Kabupaten Pati. Namun hasilnya pengajuan ditolak oleh Kemenkumham karena pihak pengaju telah mengunggah desain tersebut di channel Youtube. Yang mana membuat aspek kebaruan desain tersebut gugur.

 

2.  Fasilitasi HKI melalui APBD

Setiap kegiatan Klinik HKI selalu melalui Bidang SPK sebagai pengampu kegiatan HKI di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.

Dari progress dan report kegiatan fasilitasi melalui APBN, Klinik HKI akhirnya diberikan kepercayaan oleh Bidang SPK untuk membantu fasilitasi HKI APBD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019.

a)    Klinik HKI mendapat dukungan penuh dari Bidang SPK, untuk bertindak selaku fasilitator HKI dan juga untuk meningkatkan kemampuan lewat kegiatan2 atau undangan yang berhubungan dengan HKI.

b)    Awal kegiatan, Klinik HKI untuk registrasi merek harus lewat Kanwil Kemenkumham, dimana banyak kendala karena keterbatasan jumlah operator dan sarpras di Kanwil.

c)    Untuk melayani se Jawa Tengah Kanwil kemekumham hanya memiliki 1 buah akun untuk registrasi merek. Hal ini membuat capaian target kegiatan cukup tersendat hingga Triwulan ketiga.

d)    Untuk peningkatan kualitas layanan publik pada Tanggal 17 Agustus 2019, Ditjen KI Kemenkumhan melaunching prosedur registrasi KI secara online dan mandiri.

e)    Klinik HKI oleh Dinas diikutsertakan dalam Bintek Pendaftaran KI Online di Kemenkumham bersama dengan Sentra KI lainnya.

f)     Hasil Bintek, Klinik HKI telah memiliki akun registrasi merek di  klinikhki.disperindagjtg@gmail.com  sendiri sehingga pelayanan KI bisa dilakukan sendiri tanpa harus ke Kanwil Kemenkumham.

g)    Capaian kegiatan Tahun 2019, Klinik HKI membantu Bidang SPK memfasilitasi 120 merek.

 

3.  Outcome

a)    Bagi IKM.

1)   Hasil fasilitasi, meskipun IKM belum memperoleh Sertifikat Terdaftar namun surat keterangan registrasi KI dapat menjadi sarana untuk mengembangkan usaha mereka, seperti pengurusan SNI, syarat ekspor, syarat masuk ke pasar modern, keikutsertaan pameran dan lain-lain.

2)  Menjadi sarana konsultasi permasalahan KI, seperti konflik bisnis terkait KI, penyusunan deskripsi paten.

b)    Bagi dinas.

1)   Klinik HKI mulai dikenal sebagai sentra layanan KI Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.

2)   Beberapa kegiatan yaitu : tujuan kunjungan kerja dari Balitbang Provinsi Jawa Barat  terkait pembentukan Sentra Pengelolaan KI, Tempat penelitian KI berbasis syariah dari UPGRIS, Konsultasi penyusunan Indikasi Geografis dari Kabupaten.

 

Daftar IKM  yang mendapatkan fasilitasi merek dapat diakses disini